MONARKHI SENTRALISTIS : AKHIR FEODALISME

Posted by Unknown On Selasa, 28 Agustus 2012 5 komentar

Raja-Raja Awal Abad Pertengahan

Ketika sektor agraria didominasi oleh masyarakat Eropa barat dan utara,bentuk pemerintahannya secara khas ditandai dengan hadirnya ekonomi pedesaan.Stratifikasi masyarakat dibagi menjadi 2 kelas yaitu petani dan tuan tanah.Petani bertugas untuk menggarap tanah sedangkan tuan tanah bertugas memilki tanah dan mengatur tanah itu.

Selama paroh pertama Abad Pertengahan,pemerintahan masih bersifat personal.Para penguasa itu sendiri yang mengatur segala urusan kerajaan atau mengawasi orang-orang yang mereka angkat untuk menangani segala urusan itu..Seorang penguasa ,selain mengawasi pengelolaaan tanahnya,juga mengawasi pengaturan pasukannya,mengawasi pemerintahannya,menangani rumah tangganya,menjamu para utusan dari penguasa lain,menangani urusan peradilan.Bisa dikatakan penguasa pada saat itu sangat sibuk untuk menangani semua urusan Negara.Pada zaman feodalisme ,seorang penguasa yang malasdan tidak cakap tidak akan mampu mempertahankan kekuasaanya.

Metode-Metode Baru dalam Pemerintahan

Metode baru pemerintahan yang bekembang sesudah abad XI memilki arti yang cukup penting.Dalam masa-masa itulah tumbuh benih yang dalam perkembangannya menjadi basis permanen pemerintahan modern.Praktek menyerahkan segala urusan public kepada para pejabat istana mulai ditinggalkan.Jabatan–jabatan seperti pengurus rumah tangga,kepala pelyan,marsekal,dan polisi istana mulai dilepaskan.Sedangkan jabatan seperti sekretaris istana tetap dipertahankan,dan bahkan menjadi jabatan ang lebih penting.Tugas sebagai polisi istana dan marsekal dalam perkembangannya lebih bersifat kemiliteran.Organisasi pemerintahan model baru ini dinamakan feodal,yang merupakan adaptasi terhadap perkembangan kondisi yang ada pada masyarakat,yang muncul sesudah disintregasi Negara bentukan dinasti Karoling selama abad IX dsn X.

Curia Regis

Para bangsawan tinggi kerajaan ,termasuk para uskup dan kepala biara,membentuk suatu dewan penasihat raja yang dinamakan curia regis. Curia Regis ini hanya berkumpul jika raja membutuhkannya.Anggota dewan ini terus berubah dan dewan ini tidak bekerja secara terus menerus.Para adipati (dukes) dan pangeran (count) juga memilki dewan penasihat semacam ini.Dewan paenasihat adipati disebut curia duris,dan dewan penasihat pangeran dinamakan curia comitis.Fungsi curia yaitu menangani masalah- masalah yang timbul diantara para vassal dan antara raja dengan para vassalnya.

Para Pejabat Lokal

Pada masa itu belum dikenal adanya pemerintahan local atau daerah sebab manor merupakan suatu pemerintahan yang swapraja,dan para vassal mengelola tanah dalam kekuasaan mereka sesuai dengan adat yang berlaku.Oleh karena seorang raja tidak mampu menjangkau daerah yang dikuasai oleh manor,maka raja telah memilki wakil untuk setiap manor .Kalau di Prancis dinamakan prevot.Para wakil itu direkrut dari kelompok bangsawan tinggi dan vassal-vassal yang dekat dengan istana.Kelemahan utama system perwakilan raja ini adalah para prevot cenderung ingin mewariskan penguasaanya atas tanah feudal kepada anak laki-laki mereka.

Sebagai reaksi akibat meosotnya para prevot itu ,Raja Phillip II,yang berkuasa di Prancisdari tahun 1180 hingga 1233,menempatkan pejabat-pejabat baru yang bertugas mengawasi dan memantau tindak tanduk para prevot itu.Pejabat baru itu disebut bailiff ( juru sita).Meraka berasal dari golongan rakyat biasa.

Organ-organ Pemerintahan Pusat

Bagi seorang raja ternyata merupakan beban yang berat jika setiap kali melakukan peninjauan ke daerah ia harus diiringi semua pejabat istana. Hal ini terutama sangat dirasakan oleh raja yang aktif mengawasi urusan kerajaan secara lebih dekat dan terus-menerus menghadapi urusan pemerintahan yang cenderung bertambah. Dari sinilah muncul suatu kebutuhan untuk menempatkan para bendaharawan kerajaan di tempat-tempat tertentu, sehingga orang tahu kemana mereka harus menyerahkan upeti. System semacam in terutama dipraktekkan oleh pemerintah Inggris.

Peradilan Feodal

Seiring waktu berjalan,seorang raja digunakan untuk menangani masalah – masalah peradilan.Jika ada waktu,seorang raja akan mendengarkan semua jenis kasus dari para curia regis.Jika tidak,curia regis ditunjuk untuk menangani kasus – kasus itu.Di Prancis,dewan komite semacam itu disebut Parlement,yang kemudian menjadi sebuah badan permanen di Paris.

Lembaga Perwakilan

Perwakilan merupakan hal yang prinsipil dalam pemerintahan feodal .Inilah awal munculnya Parlemen Inggris,yang kemudian dikemabangkan dalam system representasi pemerintahan modern,terutama abad XVIII dan XIX. Akan tetapi representasi atau lembaga perwakilan pada Abad Pertengahan, tidak seperti pada masa kini, adalah persoalan kelas, atau golongan. Suatu golongan merupakan suatu kelas sosial dan politik yang disatukan oleh ikatan-ikatan tertentu dan terpisah dari rakyat kebanyakan. Golongan pertama, adalah para pejabat gereja, yang bukan hanya menjadi pemimpin agama tetapi sekaligus juga tuan tanah besar. Golongan kedua, adalah para bangsawan, yang menjadi tuan tanah besar dan biasanya kaum ningrat.Setelah abad X, dengan bangkitnya kembali perdagangan dan industri, muncullah golongan ketiga, yang terdiri dari kelas menengah baru, yakni para pedagang dan pabrikan (manufacturer).

Awal Pemerintahan Birokratis

Ada satu perbedaan yang mendasar antara pemerintahan abad pertengahan dengan modern. Pada masa dinasti Karoling dan awal feodalisme, administrasi kerajaan masih terbatas, dan raja tidak membutuhkan pegawai dalam jumlah yang besar. Sementara negara modern, untuk menjalankan roda pemerintahannya secara efektif, telah mengembangkan anggota biro dalam jumlah yang besar, yang dibagi ke dalam departemen-departemen, dan masing-masing menangani sekelompok persoalan tertentu dengan aparatnya yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintahan modern bersifat “ birokratis”, dalam arti segala persoalan ditangani biro-biro. Pemerintahan birokratis mulai tampak pada akhir Abad Pertengahan, terutama sesudah tahun 1200.

Imperium Romawi Suci

Imperium Romawi Suci, sejarah negara yang cukup sulit dipahami. Sepanjang Abad Pertengahan berkembang suatu pandangan yang dominan bahwa semua pemerintahan diselenggarakan oleh Tuhan. Para penggagas masalah-masalah politik abad pertengahan ini umumnya mengajarkan bahwa kekaisaran diadakan oleh Tuhan untuk mengatasi segala bentuk kekerasan dan menegakkan kedamaian. Selain mendirikan Kekaisaran, Tuhan juga telah membangun gereja untuk menyelamatkan umat manusia.

Keanggotaan identik : fungsi agama dan politik terpisah tetapi dalam banyak hal tumpang-tindih sehingga sering timbulkan konflik. Lebih jauh, paus dan raja terlibat pertikaian tentang hal-hal yang menyangkut kontrol atas kependetaan, perpajakan gereja, masalah perceraian, perampasan kekayaan gereja.

Masalah-masalah yang menjadi sebab timbulnya pertikaian antara paus dan raja tampak sepele. Zaman Feodal dengan kekuasaan-kekuasaan yang bertumpang tindih secara ruwet telah berlalu. Dengan berlalunya hal itu maka lenyap juga kemungkinan timbulnya pertentangan antara gereja dan Negara.

Hukum

Dalam pandangan para filsuf skolastik, tugas negara adalah untuk menjaga tatanan moral dengan menegakkan ‘keadilan’. Hal ini (diharapkan) akan membawa ‘kesamaan’ bagi warganya. Jadi, keadilan dan kesamaan merupakan tujuan semua hukum, entah itu hukum yang berakar pada adat manorial, adat feodal, hukum rakyat Inggris, atau ketentuan-ketentuan dalam komunitas-komunitas. Konsepsi lainnya yang lazim diterima pada Abad Pertengahan, yakni hukum kodrat. Hukum kodrat adalah bagian dari hukum moral yang mengatur relasi sosial manusia. Relasi ini didasarkan atas konsep-konsep dasar moralitas Kristen, yang melarang setiap perbuatan jahat kepada sesama manusia. Hukum tidak boleh melanggar hak-hak manusia. Jika ada hubungan yang melanggar hak-hak manusia, berarti hukum itu tidak legal, bahkan merupakan suatu tirani. Maka seorang raja harus melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan prinsip moralitas. Pemerintahannya tidak boleh bertentangan dengan hak-hak kodrati rakyatnya.

Masa abad pertengahan tak pernah sepenuhnya mewujudkan gagasan-gagasan ideal yang serba bagus. Pengaruh hukum Romawi atas teori politik abad pertengahan menarik untuk kita kaji. Hukum Romawi telah berkembang dalam suatu masyarakat di mana raja atau kaisar memonopoli kontrol atas segala aktivitas politik. Pada Abad Pertengahan, kekuasaan raja atas Negara dan rakyat tidaklah sebesar kekuasaan para kaisar Romawi. Hukum Romawi kuno memberikan contoh-contoh praktis yang bisa mengantarkan mereka untuk menjadi penguasa absolut.

Legitimasi Keagamaan Para Raja

Ajaran bahwa raja memperoleh kekuasaan langsung dari Tuhan muncul dan berkembang dalam abad-abad terakhir Abad Pertengahan. Teori tentang pemerintahan absolut ini mempunyai pengaruh besar terhadap lahirnya para aristokrat modern seperti Louis XIV. Menurut teori abad pertengahan yang lebih awal, kaisar mendapatkan kekuasaan dari Tuhan. Namun, raja-raja seperti di Inggris dan Prancis tidak mau mengakui kepemimpinan sang kaisar. Sebab, mereka mengklaim, mereka juga menerima kekuasaan dari Tuhan, dan tidak ada raja yang lebih tinggi di bumi ini. Yang ternyata efektif dalam masa-masa akhir Abad Pertengahan. Dengan klaim ini kekuasaan raja semakin kuat. Sebab, kekuasaan itu didasarkan atas legitimasi keagamaan. Di pihak lain, kekuasaan para vassal kian melemah. Dan inilah awal tersapunya dasar-dasar feodalisme lama.

Pada Abad Pertengahan ketika wacana politik penuh dengan konsepsi-konsepsi ideal sebagaimana disebutkan di atas, realitas politik praktis sangat diwarnai berbagai macam peperangan yang brutal serta ketidakadilan politis yang merajalela.